Kamis, 10 September 2009

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah
memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2007,
yang meliputi Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-
bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI
memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji
material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI
melaksanakan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem
pengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian
intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Namun, tujuan
pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas
keseluruhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian
intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5.1.6 atas LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2007, saldo
Persediaan per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp7.632.859.784,39. Saldo tersebut
meliputi persediaan obat sebesar Rp7.224.246.509,39 dan persediaan aspal sebesar
Rp408.613.275,00. Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan saldo Persediaan masih
lemah, yaitu (1) sebagian SKPD tidak melakukan stock opname pada akhir tahun dan tidak
menyelenggarakan administrasi untuk mengetahui mutasi persediaan, dan (2) sebagian SKPD
tidak membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan untuk disampaikan kepada
BPKAD sebagai bahan penyusunan neraca. Dari 44 (empat puluh empat) SKPD di
lingkungan Pemda Kabupaten Tegal hanya 3 (tiga) SKPD yang menyampaikan laporan
persediaan, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pekerjaan Umum. Saldo persediaan BPK-RI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab Tegal TA 2007 Halaman 2 dari 115
lainnya yang belum disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007, diantaranya bibit tanaman
dan pestisida pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Tanbunhut); persediaan
karcis retribusi pada Kantor Pengelola Pasar dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata. BPK RI
mempunyai keyakinan yang memadai bahwa masih terdapat persediaan pada SKPD-SKPD
lainnya yang belum dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2007.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5.18 atas LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2007, saldo
Aset Tetap per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.149.433.759.828,00. Saldo tersebut
berasal dari saldo awal Aset Tetap per 1 Januari 2003 (hasil inventarisasi BPKP Provinsi Jawa
Tengah) ditambah dengan mutasi sampai dengan Tahun 2007. BPK RI tidak memperoleh
informasi yang memadai mengenai metode inventarisasi dan cara penilaian aset yang
dilakukan. Namun demikian, saldo Aset Tetap hasil inventarisasi tersebut (1) belum
memasukkan Aset Tetap yang dimiliki RSUD; (2) masih memasukkan tanah bengkok milik
desa yang secara legal bukan milik pemda; dan (3) masih memasukkan nilai Aset Tetap yang
rusak dan hilang sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007. Pengendalian intern atas
pencatatan dan pelaporan saldo Aset Tetap masih lemah, yaitu masing-masing SKPD belum
menyelenggarakan administrasi Aset Tetap dan belum menyampaikan laporan Aset Tetap
kepada BPKAD sebagai bahan penyusunan neraca. Pencatatan dan pelaporan Aset Tetap
masih dilakukan secara terpusat oleh BPKAD dengan cara menambahkan saldo awal Aset
Tetap dengan realisasi belanja modal dan belanja tidak terduga yang digunakan untuk
menghasilkan Aset Tetap pada TA berjalan, tanpa melalui proses kompilasi dan rekonsiliasi
dengan masing-masing SKPD.
Menurut pendapat BPK RI, kecuali dampak dari hal-hal seperti yang diungkapkan dalam
paragraf di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31
Desember 2007, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini.


akarta, 21 Mei 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Penanggungjawab Pemeriksaan,


Ade Iwan Ruswana
Akuntan, Register Negara Nomor D-17331

Info lebih lanjut

http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2008i/disk1/APBD/Monitoring_IHPS_I_2008_APBD_11092008.htm

Kunjungan